Sebotol Air Untuk Melawan Eksploitasi Anak

Kali ini saya ingin menyampaikan keluh kesah saya atas maraknya kasus eksploitasi anak. Sebuah realita yang kadang kita sendiri masih kurang peduli atau mungkin terlalu lelah untuk membahasnya.

Kadang kala ketika sedang melewati sebuah persimpangan jalan, dimana di jalan tersebut terdapat lampu merah. Hadir sebuah pemandangan yang sudah biasa, yaitu pengamen, pengemis, dan (terkadang) polisi. Dengan dalih tak ada yang mengurus bila ditinggal dirumah sendirian, pengamen dan pengemis itu seringkali hadir dengan membawa anaknya. Anaknya yang masih kecil, terkadang ada pula yang membawa bayi, diajak untuk berhadapan dengan kerasnya kehidupan. Anak yang sudah balita atau minimal sudah bisa berjalan sendiri disuruhnya untuk melakukan pekerjaan serupa. Memang banyak yang tak tega melihat anak kecil mengamen atau mengemis, pasti banyak yang terenyuh sekaligus prihatin melihat ini, sehingga tak sadar uang yang diberi pun lebih banyak.

Maraknya kasus eksploitasi anak ini sebenarnya bukan sebuah berita baru. Sudah sejak lama para pengamen dan pengemis yang menyuruh anaknya, atau mungkin anak sewaan, untuk mencari uang. Dan parahnya, ada orang tua yang cuma duduk dan mengawasi aksi anaknya dari

Meratapi Jaminan Perlindungan HAM Untuk Golongan Minoritas

(Tulisan ini adalah karya pertama saya yang dimuat di www.pedomannews.com silahkan klik disini untuk melihat)

     Selama ini saya adalah orang yang melihat sisi positif dari orde baru, dimana kekuasan mutlak dan otoriter dimiliki oleh Soeharto. Saya berpendapat bahwa dimasa kepemimpinan Pak Harto, adalah masa keemasan Indonesia pasca kemerdekaan. Ditandai dengan meredanya inflasi, kestabilan harga, minimnya kriminalitas, bahkan swasembada pangan. Indonesia bertransformasi dari negara yang baru merdeka menjadi negara berkembang yang patut diperhitungkan di kancah internasional.

                Jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan pasca reformasi, yaitu masa setelah kekuasaan orde baru runtuh oleh semangat dan gelora rakyat, terlihat sekali perbedaannya. Pada masa pasca reformasi bisa dibilang Indonesia menganut paham demokrasi dengan mengutamakan hak pilih milik rakyat untuk memillih dari presiden hingga ke dewan perwakilan daerahnya, juga meliputi kepala daerah. Dimana suara rakyat benar-benar milik rakyat tanpa ada intervensi pihak lain. Sebuah terobosan baru yang tak mungkin ditemukan di masa orde baru.

                Menimbang banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa orde baru membuat saya kembali ragu untuk menyebut orde baru sebagai masa keemasan republik ini. Disamping itu