Sepakbola Menguras Uang Negara

                Miris melihat kucuran dana pemerintah untuk sepakbola. Dari urusan klub-klub lokal sampai dana untuk timnas. Setiap tahunnya, klub-klub lokal yang berlaga di kompetisi resmi liga indonesia, entah itu super liga, divisi utama atau kedua, pasti membutuhkan dana. Prestasi yang selalu surut menyebabkan hanya ada sedikit sponsor yang berminat. Tentunya ini berimbas pada tebalnya kas klub. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal ini dicari solusi praktis. Apa solusi tersebut? Ya benar, dengan menggunakan dana pemerintah. Dana APBD alias Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

                Jikalau dana yang dibutuhkan hanya sedikit, tentunya ini tidak menjadi masalah yang berarti. Lah ini, dana yang digunakan sampai milyaran. Padahal dengan dana segitu besarnya pemda dapat menggunakan dana tersebut untuk perbaikan infrastruktur umum. Seperti perbaikan jalanan di daerah yang cenderung rusak, bolong-bolong, dan juga jembatan sebagai akses utama yang kurang diperhatikan. Padahal jika dilihat dari segi kepentingan, tentu perbaikan sarana umum lebih “mulia” dibanding hura-hura klub sepakbola yang hanya bisa dinikmati golongan tertentu.

                Okelah ga boleh munafik, saya juga salah satu penikmat sepakbola sebagai fans salah satu klub di superliga yang berdiri sudah cukup lama. Tapi apakah kepentingan saya sebagai warga negara, dan sebagai penikmat fasilitas umum harus terganggu akibat hal ini? Lihatlah keadaan sekitar, bandingkan keadaan tersebut setelah ada pertandingan sepakbola yang didukung oleh suporter anarkis. Banyak fasilitas umum yang rusak bukan. Halte bus dicorat-coret, rambu lalu lintas dicopot, bahkan sampai merusak kereta dengan menimpukinya. Inikah hasil dari

Polemik dana, antara Pemerintah, DPR, dan Rakyat

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/14/217803/4/2/Kurang-Dana-Membangun-Infrastruktur-Transportasi

                Disini pemerintah terlihat kebingungan karena kekurangan dana untuk membangun infrastruktur transportasi. Ironis ya, disaat yang sama DPR mengaung-gaungkan pembangunan gedung baru. Dilihat dari urgensinya, tentu kita melihat lebih penting program pemerintah untuk membangun infrastruktur transportasi dibanding dengan pembangunan gedung DPR. Mau bagaimana pun gedung DPR kita masih layak digunakan untuk melakukan kegiatan penting seputar negara Indonesia. Gedung itu masih bisa berdiri kokoh dalam menunjang segala kegiatan wakil rakyat yang agak kurang bermoral tersebut.

                Sekilas banyak pihak menuduh ada indikasi tindak pidana korupsi dalam rencana pembangunan gedung tersebut. Tentunya sudah rahasia umum kalau ada praktik mark up dalam anggaran pembangunan gedung tersebut. Suara-suara miring telah berdatangan seiring dengan upaya DPR mewujudkan rencananya. Kasihan, suara mereka hanya dianggap sebagai angin lalu saja. DPR tetap tak gentar dalam mewujudkan ambisinya. Bahkan ketua DPR sampai-sampai mengeluarkan komentar tak sedap sekedar alasan agar rencana pembangunan tersebut tetap berjalan.

               Lantas bagaimana jika dana yang digunakan untuk pembangunan gedung DPR tersebut dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih tepat. Sebut saja perbaikan infrastruktur pendidikan. Banyak daerah-daerah dipelosok negara ini yang masih merasakan sedihnya belajar di tempat atau gedung yang nyaris roboh, gedung yang setiap hujan pasti bocor, gedung yang sarana pendukungnya kurang. Alangkah apiknya apabila dana tersebut dialihkan untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah dan menambah sarana pendukung kegiatan sekolah. Dengan dana yang besar, rasanya ratusan bahkan ribuan sekolah dapat diperbaiki. Tentu saja ini berimbas kepada